APBN 2025 Defisit Rp371,5 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Fiskal Tetap Stabil dan Adaptif

Daftar Isi

Jakarta, Wacana Publik - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN 2025 sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB hingga September 2025. Meski pendapatan negara turun akibat pelemahan harga komoditas global, pemerintah tetap menjaga keseimbangan fiskal melalui efisiensi belanja dan penguatan sektor produktif. Purbaya menegaskan, APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel dalam menjaga pertumbuhan ekonomi serta konsolidasi fiskal jangka menengah.

Defisit APBN 2025 Terkendali di 1,56 Persen PDB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir triwulan ketiga masih berada dalam kondisi terjaga.

Defisit anggaran tercatat sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) — lebih rendah dari proyeksi defisit tahunan yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,78 persen dari PDB.

“Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Angka tersebut menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut sepanjang tahun 2025.

Pendapatan Negara Terkoreksi Akibat Harga Komoditas Global

Hingga akhir September 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, atau telah mencapai 65 persen dari total outlook yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas global seperti batu bara, minyak sawit, dan migas.

“Pendapatan negara secara nominal mengalami tekanan, terutama karena harga komoditas yang turun dan berdampak pada penerimaan perpajakan sektor migas dan tambang,” jelas Purbaya.

Kondisi ini menekan performa pendapatan negara dari sisi perpajakan, meskipun sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang positif di tengah tren penurunan tersebut.

Perpajakan Masih Jadi Tulang Punggung Penerimaan

Dari total pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, yang berarti terkontraksi sebesar 2,9 persen secara tahunan (year on year).

Jika dirinci, penerimaan pajak mencapai Rp1.295,3 triliun, sedangkan bea dan cukai menyumbang Rp221,3 triliun.

“Penurunan harga batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif,” kata Purbaya.

Sektor jasa dan industri pengolahan menjadi penyumbang stabilitas penerimaan negara di tengah tekanan ekspor-impor akibat perlambatan ekonomi global.

Kinerja positif sektor ini juga menjadi bukti bahwa diversifikasi ekonomi nasional terus menunjukkan hasil nyata.

Belanja Negara Difokuskan untuk Program Prioritas

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook APBN 2025.

Belanja pemerintah pusat tercatat tumbuh tipis, sementara transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi Rp648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

Menurut Menkeu, efektivitas belanja negara didorong oleh pelaksanaan program prioritas nasional, seperti bantuan sosial (bansos), subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial, dan belanja modal infrastruktur,” ujar Purbaya.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi konsolidasi fiskal, yakni menjaga stabilitas anggaran sekaligus memastikan dana publik tersalurkan tepat sasaran dan produktif.

Keseimbangan Primer Surplus: Bukti Kesehatan Fiskal Terjaga

Hingga September 2025, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp18 triliun.

Surplus ini menunjukkan bahwa pendapatan negara mampu menutup belanja non-bunga utang, menandakan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut dengan arah positif.

Purbaya menilai, hasil tersebut menjadi bukti nyata bahwa APBN tetap adaptif dan kredibel di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.

“APBN 2025 tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah,” pungkas Purbaya.

APBN 2025 Jadi Instrumen Kunci Menjaga Stabilitas Ekonomi

APBN 2025 dirancang sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan konflik geopolitik yang menekan rantai pasok dunia.

Pemerintah berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen PDB sesuai mandat Undang-Undang Keuangan Negara.

Selain itu, arah kebijakan fiskal tahun ini difokuskan untuk:

• Memperkuat sektor produktif, terutama manufaktur, energi, dan digital.
• Meningkatkan daya saing ekspor melalui fasilitas insentif pajak.
• Menjaga daya beli masyarakat lewat program bantuan sosial.
• Mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas di wilayah strategis.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di atas lima persen dan mendukung keseimbangan fiskal berkelanjutan.

Analisis: Konsolidasi Fiskal dan Kepercayaan Pasar

Analis ekonomi menilai bahwa realisasi APBN triwulan III 2025 menunjukkan arah kebijakan fiskal yang hati-hati namun pro-growth.

Defisit yang terkendali di bawah target tahunan memperkuat kepercayaan pasar terhadap kredibilitas fiskal Indonesia.

Kinerja positif sektor manufaktur dan jasa juga menjadi faktor utama yang menjaga momentum pemulihan, sekaligus menegaskan ketahanan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.

Selain itu, surplus keseimbangan primer dianggap sebagai sinyal penting bagi lembaga pemeringkat internasional, yang dapat memperkuat rating utang negara dan menurunkan biaya pinjaman pemerintah di masa depan.

APBN 2025 Tangguh dan Kredibel di Tengah Tantangan Global

Meski pendapatan negara mengalami tekanan akibat penurunan harga komoditas global, kinerja APBN 2025 tetap solid dan terkendali.

Defisit yang lebih rendah dari target, surplus keseimbangan primer, serta efisiensi belanja menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola risiko fiskal secara hati-hati.

Langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk terus menjaga keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. (wp)