Bahlil Lahadalia Hormati Proses Hukum, Tegaskan Kuota Impor BBM untuk Swasta Sudah Naik 110 Persen

Daftar Isi

Jakarta, Wacana Publik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara terkait sidang perdana gugatan terhadap dirinya mengenai dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Rabu (8/10/2025).

Dalam keterangannya kepada awak media, Bahlil menegaskan bahwa dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Namun, ia juga menepis tudingan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, tidak menambah kuota impor BBM bagi pihak swasta.

Menurut Bahlil, justru pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor kepada SPBU swasta dengan peningkatan signifikan, yakni sebesar 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024.

“Kita hargai semua proses hukum. Yang jelas, kuota impor untuk swasta sudah kita berikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Jadi keliru kalau dibilang tidak kita kasih, kita sudah kasih 110 persen ya,” tegas Bahlil di Jakarta.

Latar Belakang Gugatan dan Tuduhan Kelangkaan BBM

Gugatan terhadap Bahlil Lahadalia dilayangkan oleh seorang warga sipil bernama Tati Suryati, yang menilai pemerintah lalai dalam memastikan ketersediaan BBM di SPBU swasta. Gugatan ini tercatat secara resmi dalam sistem Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (29/9/2025) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan tersebut, penggugat menilai bahwa kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menambah kuota impor BBM bagi swasta menyebabkan kelangkaan pasokan di sejumlah wilayah, terutama di luar Pulau Jawa. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha harus menghadapi antrean panjang dan kenaikan harga BBM nonsubsidi di tingkat pengecer.

Tati menyebut bahwa kelangkaan ini berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi logistik dan transportasi publik. Ia pun menilai, sebagai Menteri ESDM, Bahlil memiliki tanggung jawab moral dan administratif atas kebijakan yang memengaruhi sektor energi nasional.

Bahlil Tegaskan Data Kementerian ESDM Jelas dan Terukur

Menanggapi tuduhan tersebut, Bahlil menekankan bahwa kebijakan terkait kuota impor BBM telah diambil secara terukur dan berdasarkan data kebutuhan nasional. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebutuhan BBM nasional setiap kuartal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina (Persero), serta asosiasi SPBU swasta.

Menurutnya, penetapan tambahan kuota impor sebesar 110 persen sudah mempertimbangkan aspek distribusi, kesiapan infrastruktur, serta tren konsumsi BBM masyarakat pasca-pandemi dan pertumbuhan kendaraan bermotor yang meningkat pada tahun 2025.

“Kami mengambil kebijakan berdasarkan data, bukan asumsi. Kalau kita lihat tren konsumsi BBM nasional, memang naik sekitar 8 hingga 10 persen dalam dua tahun terakhir. Itu sebabnya pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk impor, agar pasokan tetap aman dan stabil,” jelas Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan para pengelola SPBU swasta terus dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan distribusi antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Menurutnya, kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa daerah bukan karena kurangnya kuota impor, melainkan faktor logistik dan distribusi yang belum optimal.

Fokus Pemerintah: Pemerataan Pasokan dan Efisiensi Distribusi

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus pada dua hal utama: pemerataan pasokan BBM di seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan efisiensi distribusi dari pelabuhan hingga ke SPBU.

Pemerintah menyadari masih adanya daerah-daerah tertentu, terutama di wilayah timur Indonesia, yang menghadapi tantangan distribusi akibat infrastruktur logistik yang terbatas. Namun, Bahlil menegaskan bahwa hal itu bukan karena pembatasan impor atau minimnya kuota.

“Kita bukan tidak memberi ruang impor bagi swasta, justru kita dorong. Tapi distribusi dan kesiapan infrastruktur itu kuncinya. Kalau kapal dan terminal BBM di daerah belum siap, pasti terjadi penumpukan atau keterlambatan pasokan,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Perhubungan, untuk mempercepat pembangunan fasilitas penunjang distribusi BBM, seperti tangki penyimpanan dan pelabuhan kecil di daerah terpencil.

Sidang Gugatan Jadi Sorotan Publik

Sidang perdana gugatan terhadap Bahlil Lahadalia menarik perhatian luas publik, terutama karena kasus ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat: ketersediaan bahan bakar. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan awal dari pihak penggugat, yang menuduh adanya kelalaian administratif dalam pengawasan pasokan BBM swasta.

Namun, sejumlah pengamat energi menilai bahwa gugatan terhadap Menteri ESDM perlu dilihat secara objektif. Menurut pengamat energi Universitas Indonesia, Dr. Hari Prasetyo, kebijakan kuota impor BBM tidak bisa disimpulkan secara sepihak karena melibatkan banyak pihak dan faktor global, termasuk harga minyak dunia dan biaya logistik internasional.

“Pemerintah tidak bisa serta-merta disalahkan jika terjadi keterlambatan pasokan. Situasi geopolitik, cuaca ekstrem, serta keterbatasan armada logistik juga berpengaruh besar,” ujar Hari.

Ia menambahkan, langkah Bahlil yang membuka diri terhadap proses hukum menunjukkan sikap positif dan transparan dari seorang pejabat publik. “Ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Kalau beliau siap menghadapi gugatan dengan data dan bukti, itu artinya pemerintah bekerja dengan prinsip akuntabilitas,” tambahnya.

Kuota Impor dan Upaya Stabilitas Energi Nasional

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penambahan kuota impor BBM sebesar 110 persen ini merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diambil sebagai respon terhadap peningkatan konsumsi bahan bakar yang terus naik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya mobilitas masyarakat pascapandemi.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan upaya untuk mendorong peran swasta agar dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung penyediaan energi di tanah air. Dengan meningkatnya kuota impor bagi SPBU swasta, diharapkan pasokan BBM dapat lebih merata dan mengurangi ketergantungan pada satu entitas penyedia utama.

“Kami ingin agar sektor swasta ikut aktif menjaga pasokan BBM nasional. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga bagian dari kemitraan energi untuk Indonesia yang lebih mandiri,” ungkap Bahlil.

Dampak terhadap SPBU Swasta dan Konsumen

Kebijakan penambahan kuota impor BBM untuk swasta sebesar 110 persen diyakini akan berdampak positif bagi stabilitas pasokan di lapangan. Dengan adanya tambahan kuota, SPBU swasta diharapkan dapat beroperasi lebih optimal dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan dari BUMN.

Namun, sejumlah pengelola SPBU swasta mengaku masih menghadapi tantangan terkait harga impor dan biaya distribusi yang tinggi. “Tambahan kuota sangat membantu, tapi kami juga berharap ada kebijakan fiskal atau subsidi transportasi agar harga jual di daerah terpencil tetap kompetitif,” ujar seorang pengelola SPBU di Sulawesi Selatan.

Dari sisi konsumen, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi antrean panjang dan mencegah praktik penimbunan yang kerap muncul saat pasokan terganggu. Pemerintah juga memastikan akan memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM untuk mencegah penyimpangan dan memastikan harga di lapangan tetap stabil.

Komitmen Pemerintah terhadap Keterbukaan Hukum

Sikap Bahlil yang menyatakan menghormati seluruh proses hukum mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pejabat negara yang kebal terhadap hukum, termasuk dirinya sendiri.

“Saya menghargai semua proses hukum, karena itu bagian dari demokrasi kita. Kalau ada warga negara yang merasa dirugikan, tentu kita hormati hak mereka untuk menggugat,” kata Bahlil.

Menurutnya, proses hukum yang terbuka dan transparan justru menjadi momentum untuk memperjelas data dan kebijakan pemerintah agar publik tidak salah persepsi. Ia juga menegaskan siap hadir dalam setiap tahap proses persidangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menuju Ketahanan Energi yang Lebih Kuat

Bahlil menutup keterangannya dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam memastikan ketahanan energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya soal pasokan BBM, tetapi juga transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) yang sedang digalakkan pemerintah.

“Kuota impor BBM hanya salah satu aspek jangka pendek. Fokus utama kita tetap memastikan masyarakat tidak kekurangan energi, sembari menyiapkan peta jalan menuju energi bersih di masa depan,” pungkasnya.

Kasus gugatan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya transparansi kebijakan energi di Indonesia. Meski menghadapi tekanan hukum, Bahlil menunjukkan sikap terbuka dan menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan kuota impor BBM swasta hingga 110 persen sebagai bentuk tanggung jawab menjaga pasokan nasional.

Sidang ini menjadi momentum penting untuk mempertegas peran pemerintah dan swasta dalam menjaga ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika revisi kebijakan distribusi dan infrastruktur berjalan sesuai rencana, diharapkan kelangkaan BBM yang sempat menjadi sorotan publik tidak lagi terjadi. (wp)