Prabowo Subianto Lantik Velix Wanggai Pimpin Komite Eksekutif Otsus Papua

Daftar Isi

Jakarta, Wacana Publik - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Velix Fernando Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Bersama Velix, sembilan tokoh Papua lainnya juga diambil sumpahnya di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Pelantikan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Papua dan Papua Barat, yang selama ini menjadi fokus perhatian nasional.

Selain Velix Wanggai, sembilan tokoh yang turut dilantik sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua adalah John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale. Komposisi ini mencerminkan keberagaman latar belakang, mulai dari purnawirawan TNI-Polri, mantan pejabat publik, hingga tokoh muda dan budayawan asal Papua.

Velix Wanggai, Figur Strategis di Balik Pembangunan Papua

Sosok Velix Wanggai dikenal luas sebagai birokrat berdedikasi tinggi yang memiliki rekam jejak panjang dalam perencanaan pembangunan wilayah timur Indonesia. Sebelum dilantik menjadi Ketua Komite Otsus Papua, Velix sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan. Pengalamannya sebagai eks staf ahli Presiden Joko Widodo dan keterlibatannya dalam perumusan kebijakan otonomi daerah menjadikannya figur yang dinilai tepat untuk memimpin komite strategis ini.

Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa penunjukan Velix bukan semata pertimbangan politik, tetapi hasil evaluasi mendalam terhadap kinerja, pengalaman, dan pemahaman tentang kompleksitas pembangunan di Papua. “Kita ingin kebijakan otonomi khusus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kesejahteraan nyata,” tegas Prabowo.

Peran Anggota Komite dari Beragam Latar Belakang

Pelantikan sembilan anggota Komite Otsus Papua turut menarik perhatian publik karena diisi oleh figur-figur dengan reputasi kuat di berbagai bidang.

Letjen (Purn) Ignatius Yogo Triyono merupakan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih, sementara Komjen (Purn) Paulus Waterpauw dikenal sebagai mantan Kapolda Papua dan mantan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Dua tokoh militer-Polri ini diharapkan mampu memperkuat aspek keamanan dan stabilitas sosial di Papua.

Dari kalangan sipil, ada John Wempi Wetipo, mantan Wakil Menteri PUPR dan Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Ribka Haluk, tokoh perempuan Papua yang kini menjabat Wamendagri di era pemerintahan Prabowo. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah.

Selain itu, Letjen (Purn) Ali Hamdan Bogra—mantan Pangdam Kasuari—membawa pengalaman lapangan di wilayah timur Indonesia, sementara John Gluba Gepze, mantan Bupati Merauke, dinilai memahami betul kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Sosok muda seperti Gracia Josaphat Jobel “Billy” Mambrasar, eks staf khusus milenial Presiden Jokowi, juga dihadirkan untuk memberikan perspektif baru dalam membangun Papua yang inklusif dan berorientasi masa depan. Sementara itu, Yani, Ketua DPD Partai Gerindra Papua, serta Johnson Estrella Sihasale, seorang seniman dan eks caleg Gerindra, menambah warna pada keanggotaan komite dengan pendekatan sosial dan budaya yang lebih humanis.

Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk Papua

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua adalah prioritas nasional. Menurutnya, pemerintah tidak hanya ingin melanjutkan program-program lama, tetapi juga melakukan reformulasi kebijakan Otsus Papua agar lebih tepat sasaran.

“Kita harus jujur, selama dua dekade pelaksanaan Otsus masih banyak kendala di lapangan. Kini kita ingin kebijakan yang lebih efektif, dengan hasil nyata bagi masyarakat Papua. Kita ingin pembangunan yang benar-benar adil, merata, dan menghormati kekhasan budaya Papua,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat adat. Menurutnya, komite ini akan menjadi pusat koordinasi strategis yang menjembatani komunikasi antar pihak agar kebijakan otonomi khusus tidak terfragmentasi.

Penunjukan Wamen Baru: Benjamin Paulus dan Akhmad Wiyagus

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Keduanya disebut akan berperan penting dalam mendukung visi pembangunan nasional yang inklusif. Benjamin Paulus akan fokus memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal dan kepulauan timur, termasuk Papua. Sementara Akhmad Wiyagus akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar sinergi antara pusat dan daerah semakin solid.

Prabowo berharap pelantikan ini menjadi momentum baru untuk membangun pemerintahan yang efektif, bersih, dan berorientasi pelayanan publik. “Negara harus hadir, dan kehadiran itu harus dirasakan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,” ucapnya menutup upacara pelantikan.

Tantangan dan Harapan untuk Papua ke Depan

Dengan struktur baru ini, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini menghambat kemajuan Papua. Tantangan tersebut mencakup ketimpangan pembangunan antarwilayah, infrastruktur dasar yang belum merata, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, serta isu sosial dan keamanan yang masih dinamis.

Velix Wanggai dalam pernyataannya menegaskan bahwa ia bersama anggota komite akan bekerja secara transparan dan berbasis data. “Kami akan mengawal program ini dengan hati dan tanggung jawab penuh. Papua harus maju dengan cara yang bermartabat, dengan melibatkan masyarakatnya sendiri,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi simbol kuat dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memastikan bahwa Papua bukan sekadar prioritas politik, melainkan bagian integral dari masa depan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. (wp)