Menkeu Purbaya dan Gubernur Pramono Anung Sepakat Perkuat Sinergi Fiskal dan Pembangunan Ekonomi Jakarta

Daftar Isi

Jakarta, Wacana Publik - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sebuah pertemuan penting di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Selasa (7/10). Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan ekonomi di ibu kota negara.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Kedua pihak menekankan pentingnya penyelarasan antara kebijakan fiskal nasional dan daerah, agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jakarta. Fokus utama diskusi mencakup sinkronisasi kebijakan anggaran, pembiayaan kreatif daerah, serta kolaborasi dalam proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungan dan kerja samanya selama ini dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Ia menilai, langkah Pemprov DKI yang adaptif terhadap kebijakan penyesuaian dana bagi hasil merupakan bentuk kedewasaan fiskal yang patut diapresiasi.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur ketika dana bagi hasil kami sesuaikan. Ini menunjukkan dukungan dan kedewasaan fiskal Pemprov DKI dalam memahami kondisi keuangan negara. Ke depan, kalau ekonomi sudah berbalik dan pendapatan meningkat, tentu kami akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

Ucapan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pemerintah pusat tetap membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan fiskal di masa mendatang. Purbaya juga menegaskan, komunikasi yang baik antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta menjadi dasar penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan ekonomi global yang masih bergejolak.

Pemerintah Dorong Efisiensi dan Akuntabilitas Fiskal

Selain membahas dana bagi hasil, Menkeu juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik, setiap rupiah dari anggaran publik dapat diarahkan untuk memperkuat sektor prioritas seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, serta pengendalian banjir yang menjadi isu klasik di Jakarta.

Menurut Purbaya, efisiensi fiskal tidak hanya berbicara soal pemangkasan anggaran, melainkan bagaimana setiap belanja publik menghasilkan nilai tambah yang nyata. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus mendorong Pemprov DKI untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan, mengoptimalkan digitalisasi fiskal, serta memperluas kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

Ia menambahkan bahwa sinergi fiskal harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, karena kedua hal itu merupakan kunci kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. “Kita tidak hanya bicara soal besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana uang rakyat benar-benar memberikan manfaat yang konkret,” tegasnya.

Pemprov DKI Jakarta Siap Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat. Ia menilai, koordinasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kami menyambut baik langkah Kementerian Keuangan dalam memperkuat sinergi fiskal. Pemprov DKI akan terus berinovasi dalam tata kelola keuangan agar setiap program pembangunan bisa dirasakan langsung oleh warga,” ujar Pramono.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui forum teknis antara Bappeda, BPKD, dan jajaran Kementerian Keuangan. Forum tersebut nantinya akan membahas secara rinci mekanisme pendanaan proyek-proyek strategis daerah, terutama yang terkait dengan transportasi publik, pengembangan ruang hijau, serta pengendalian lingkungan.

Kolaborasi Strategis untuk Jakarta yang Berkelanjutan

Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menciptakan model pengelolaan keuangan daerah yang adaptif, inklusif, dan transparan. Dengan penguatan koordinasi ini, pemerintah optimistis Jakarta akan mampu menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks pasca-pemindahan sebagian fungsi pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua pihak juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan di Jakarta. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan sistem transportasi massal berbasis listrik, revitalisasi kawasan permukiman padat, hingga program ekonomi hijau yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, kerja sama di bidang digitalisasi keuangan daerah menjadi salah satu agenda prioritas. Digitalisasi dinilai dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis teknologi.

Menjaga Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam penutup pertemuan, Menkeu Purbaya menegaskan kembali bahwa kerja sama yang erat antara pusat dan daerah merupakan kunci menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari semua pihak agar sinergi kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan, kata Purbaya, akan terus mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil, baik di tingkat pusat maupun daerah, benar-benar berpihak pada rakyat. Sinergi ini bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen bersama untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dan daerah meneguhkan kembali komitmen kolaboratif dalam membangun ekonomi Jakarta yang inklusif, berdaya saing, dan tangguh terhadap dinamika global. (wp)