Tito Karnavian Bagi Tugas Tiga Wakil Menteri Dalam Negeri Berdasarkan Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia

Daftar Isi

Jakarta, Wacana Publik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan pembagian tugas strategis kepada tiga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) yang baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembagian ini dilakukan berdasarkan pembagian wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025), usai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan baru untuk mempercepat respons pemerintah pusat terhadap dinamika dan kebutuhan daerah di seluruh Indonesia.

“Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti tiga Wamen. Ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur,” ujar Tito kepada wartawan, seperti dikutip dari Antara.

Memperkuat Koordinasi Pemerintahan Daerah

Tito menjelaskan, langkah ini dilakukan karena luasnya cakupan wilayah Indonesia yang membuat koordinasi pemerintahan pusat dengan daerah kerap menghadapi kendala teknis dan administratif. Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau dan ratusan pemerintah daerah, membutuhkan sistem kerja yang lebih efisien dan terdistribusi dengan baik.

“Dengan penugasan oleh Bapak Presiden ke Kemendagri ada tiga wamen. Saya tinggal bagi saja nanti. Negara Indonesia kan luas sekali, bayangkan negara kita kepulauan terbesar di dunia,” ungkap Tito.

Dengan adanya tiga wakil menteri, setiap wilayah akan memiliki figur koordinator yang dapat langsung memantau dan merespons isu strategis di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Hal ini juga diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan di daerah, termasuk inflasi, kemiskinan, dan masalah pembangunan yang selama ini memerlukan perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Pembagian Wilayah Berdasarkan Fokus Kerja

Tito menguraikan pembagian wilayah kerja yang akan diemban oleh tiga wakil menteri tersebut. Salah satu wakil menteri akan bertanggung jawab atas wilayah barat Indonesia, meliputi Pulau Sumatera dan Jawa. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, namun juga menghadapi tantangan urbanisasi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Sementara itu, wakil menteri kedua akan difokuskan untuk menangani wilayah tengah Indonesia yang meliputi Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam sektor sumber daya alam, termasuk energi dan pertambangan, namun memerlukan penguatan tata kelola daerah agar pembangunan berjalan seimbang dan berkelanjutan.

Sedangkan wakil menteri ketiga akan bertanggung jawab atas wilayah timur Indonesia, yang mencakup Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Wilayah ini menjadi perhatian khusus pemerintah karena masih menghadapi ketertinggalan infrastruktur dan kesenjangan ekonomi. Pemerintah menargetkan agar dengan pembagian tugas ini, kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan merata.

Dorongan untuk Pemerataan Pembangunan

Tito menegaskan bahwa langkah pembagian wilayah kerja ini bukan hanya sekadar pembagian administratif, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional. Dengan fokus kerja yang lebih spesifik, para wakil menteri dapat secara langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi daerah dan berkoordinasi dengan kepala daerah setempat.

“Mereka nanti saya tugaskan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang inflasinya tinggi, yang kemiskinannya tinggi, yang punya problema. Saya tidak akan mungkin sempat kalau sendirian,” ujar Tito menegaskan.

Ia menambahkan bahwa kehadiran tiga wakil menteri ini juga akan meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, dan lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia. Dengan sistem kerja yang lebih terstruktur, setiap permasalahan daerah dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Efisiensi dan Respons Cepat Pemerintah

Kementerian Dalam Negeri selama ini menjadi garda terdepan dalam memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas persoalan di daerah, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik, kebutuhan akan struktur kepemimpinan yang lebih ramping dan adaptif menjadi semakin mendesak.

Dengan adanya tiga wakil menteri, Tito berharap Kemendagri dapat menjadi institusi yang lebih cepat dalam merespons situasi darurat di daerah, seperti bencana, konflik sosial, maupun masalah tata kelola pemerintahan. Pembagian wilayah ini juga diyakini akan mempercepat pengambilan keputusan karena setiap wakil menteri akan memiliki tanggung jawab langsung atas wilayah binaannya.

Penguatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Daerah

Selain mempercepat pelayanan pemerintahan, keberadaan tiga wakil menteri juga diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah. Tito menilai, salah satu tantangan besar pemerintah pusat selama ini adalah kurangnya pemantauan langsung atas efektivitas kebijakan di tingkat lokal.

“Dengan model pembagian ini, kita bisa lebih dekat ke daerah. Misalnya, kalau ada daerah yang inflasinya tinggi atau ada keterlambatan proyek pembangunan, wakil menteri bisa segera turun mengecek dan memberi rekomendasi langsung,” jelasnya.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Ke depan, para wakil menteri ini akan bekerja sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk membangun sistem koordinasi yang lebih efisien. Pemerintah menargetkan agar seluruh kebijakan pusat dapat diterjemahkan dengan baik di daerah, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam implementasi program prioritas nasional.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan visi pembangunan nasional berjalan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sistem pembagian kerja yang lebih fokus, diharapkan tidak ada lagi daerah yang tertinggal atau tidak terjangkau oleh perhatian pemerintah pusat.

Harapan Menuju Pemerintahan Efektif dan Responsif

Dengan kebijakan pembagian tugas ini, Tito Karnavian berharap Kemendagri akan menjadi lembaga yang semakin kuat, efektif, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air. Ia menekankan bahwa esensi utama dari penataan struktur ini adalah pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

“Intinya kita ingin memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat. Tidak ada lagi kesenjangan antara barat dan timur, antara kota besar dan desa terpencil,” kata Tito menutup pernyataannya.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah yang menilai langkah tersebut akan membuat koordinasi pemerintahan semakin efisien. Dengan tiga wakil menteri yang fokus pada masing-masing wilayah, diharapkan pembangunan nasional akan berjalan lebih merata, dan rakyat di seluruh Indonesia dapat merasakan hasil nyata dari kebijakan pemerintah pusat. (wp)